Cara Menjadi Penjilat

Diskominfo sebagai perangkat daerah strategis seharusnya menjadi garda depan dalam pengelolaan informasi, transformasi digital, dan pelayanan publik berbasis teknologi. Namun dalam beberapa waktu terakhir, Diskominfo Provinsi Sulawesi Utara justru menjadi sorotan publik akibat berbagai pemberitaan media yang mengaitkan instansi ini dengan dugaan praktik korupsi, maladministrasi, serta sengketa pembayaran jasa teknologi informasi.

Dugaan Korupsi dan Pemberitaan Kerugian Negara

Sejumlah media nasional dan lokal telah memberitakan adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Diskominfo dengan nilai yang dikaitkan mencapai belasan miliar rupiah. Pemberitaan tersebut memunculkan kekhawatiran serius tentang efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas perencanaan anggaran, serta mekanisme pengawasan yang seharusnya berjalan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Dalam perspektif administrasi publik, hal ini menunjukkan indikasi lemahnya internal control system dan potensi kegagalan penerapan prinsip value for money dalam belanja publik.

Maladministrasi dan Sengketa Pembayaran Jasa

Selain isu korupsi, muncul pula persoalan maladministrasi terkait pengadaan dan pembayaran jasa. Dalam beberapa kasus yang diberitakan, terdapat dugaan bahwa pihak penyedia jasa yang telah melaksanakan pekerjaan justru dibebani Tuntutan Ganti Rugi (TGR), sementara kewajiban pembayaran belum sepenuhnya diselesaikan.

Kondisi ini, bila benar terjadi, mengindikasikan adanya:

• Kelemahan dalam perencanaan kontrak

• Ketidaktertiban administrasi keuangan

• Potensi penyalahgunaan diskresi

• Kegagalan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik

Secara normatif, hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, asas keadilan, serta asas profesionalitas aparatur.

Catatan Pribadi Seorang Plt.

Sebagai Plt., saya tentu objektif. Sangat objektif. Terutama ketika diminta membereskan sisa-sisa dapur lama. Apakah saya antusias membayar pekerjaan lama yang meninggalkan TGR dan drama? Tentu tidak, antusias saya tidak sama dengan antusias birokrasi yang menindaklanjuti pembayaran. Untuk apa-apa mengurusi sisa-sisa dapur lama karena bukan tanggung jawab saya.

Empati? Kita tidak punya itu, birokrat tidak boleh berempati kepada korban eksploitasi, Birokrasi tidak ada empati atau rasa ketidakadilan. Itulah birokrasi pemerintah.

Rekomendasi (Agar Tampak Serius)

1. Audit menyeluruh (yang benar-benar menyeluruh).

2. Penataan ulang SOP (yang benar-benar dipakai).

3. Kepastian pembayaran (yang benar-benar pasti).

4. Sanksi tegas (yang benar-benar tegas).

5. Transparansi (yang benar-benar transparan).

Catatan oleh Denny Mangala.