Cara Menjadi Penjilat

Beberapa minggu terakhir, nama saya kembali ramai diperbincangkan publik. Tekanan terhadap aparat penegak hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan menguat, terutama setelah persidangan dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulawesi Utara ke Sinode GMIM memasuki tahapan terbuka. Sejumlah aktivis, LSM, hingga organisasi masyarakat menyampaikan desakan agar status hukum saya segera ditetapkan.

Sebagai warga negara sekaligus pejabat publik, saya memahami bahwa dinamika seperti ini merupakan bagian dari proses demokrasi dan penegakan hukum yang berjalan di negeri kita. Namun melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan perspektif pribadi atas isu yang berkembang, sekaligus menegaskan komitmen saya terhadap transparansi serta supremasi hukum

Sidang Terbuka dan Sorotan Publik

Pada dua kali sidang terbuka Rabu (10/9/2025) dan Kamis (18/9/2025) sejumlah saksi memberikan keterangan terkait proses administrasi pencairan dana hibah Pemprov Sulut, termasuk dana Rp 500 juta untuk kegiatan perkemahan dan Rp 1,2 miliar dari Dana Insentif Daerah (DID). Dari persidangan tersebut, nama saya turut disebut dalam konteks proses administratif.

Saya menyadari bahwa hal ini kemudian memicu reaksi dari berbagai pihak. Ketua LSM PAMI-P, Jonathan Mogonta, menyampaikan pandangan bahwa kesaksian di persidangan dianggap cukup untuk mendorong APH menentukan sikap. Ia juga menyinggung bahwa sebelumnya saya telah menjalani pemeriksaan di Polda Sulut selama kurang lebih 11 jam.

Bagi saya, setiap proses pemeriksaan adalah ruang untuk menjelaskan fakta secara objektif. Saya hadir dan memberikan keterangan dengan penuh tanggung jawab, karena saya percaya bahwa klarifikasi langsung kepada penyidik adalah langkah terbaik untuk memastikan tidak ada informasi yang bias atau keliru.

Tuntutan Publik & Prinsip Keadilan

Pernyataan juga datang dari Ketua Umum BARMAS, Jenly Kawilarang, yang menekankan pentingnya prinsip equality before the law. Saya menghargai perspektif tersebut karena pada dasarnya, hukum memang harus ditegakkan tanpa memandang jabatan atau status sosial. Hal itu juga sejalan dengan nilai-nilai yang saya yakini sebagai bagian dari pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Begitu pula suara dari aktivis Anti Tipikor, Richard Antameng, yang menyoroti pentingnya transparansi dan kepastian hukum. Saya sepakat bahwa institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak imparsial dan profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Semua pendapat tersebut merupakan bagian dari dinamika sosial yang wajar dalam negara demokrasi. Namun perlu saya tegaskan bahwa apa pun proses yang berjalan saat ini tetap berada dalam ranah hukum dan harus dinilai berdasarkan fakta objektif serta mekanisme pembuktian yang berlaku.

Menghormati Proses, Menanti Kejelasan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang sebelumnya telah menghadirkan saksi-saksi yang memaparkan detail terkait alur pencairan dana hibah GMIM. Proses ini tentu menjadi bagian penting untuk menggali fakta sebenarnya. Sebagai pihak yang disebut, saya menghormati setiap tahapan hukum yang berlangsung.

Saya memahami publik menaruh perhatian besar pada kasus ini. Namun saya percaya bahwa pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada data, dokumen, dan alat bukti yang sah secara hukum, bukan semata tekanan opini publik.

Komitmen Saya: Transparansi & Tanggung Jawab Moral

Di tengah dinamika yang berkembang, saya ingin menegaskan beberapa hal:

1. Saya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.
   Setiap panggilan, pemeriksaan, atau klarifikasi akan saya hadiri sebagaimana mestinya.

2. Saya tidak bergantung pada opini atau spekulasi.
   Fakta hukum adalah landasan utama yang saya percayai.

3. Saya mendukung prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum.
   Sebagaimana masyarakat menuntut keadilan, saya pun menginginkannya ditegakkan dengan objektif.

4. Saya terbuka dan siap memberikan klarifikasi apa pun bila dibutuhkan.

Kasus ini bukan hanya tentang saya pribadi, tetapi juga tentang bagaimana hukum bekerja dan dipercaya masyarakat. Karena itu, sikap saya adalah menunggu serta mengikuti seluruh alur hukum dengan tenang, terbuka, dan bertanggung jawab.

Kepercayaan Terhadap Supremasi Hukum

Saya memahami bahwa isu ini memancing emosi, opini, dan interpretasi yang beragam di masyarakat. Namun saya tetap percaya bahwa supremasi hukum adalah fondasi bangsa yang harus dijaga bersama. Semoga proses ini dapat berjalan secara objektif, adil, dan transparan sehingga kepercayaan publik tetap terpelihara.

Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian, kritik, maupun masukan. Saya menuliskannya bukan untuk membela diri secara emosional, tetapi untuk memberikan perspektif pribadi agar publik dapat melihat bahwa saya menghargai proses hukum dan siap menjalaninya.

—
Denny Mangala